Displaying items by tag: covid19

SIGI- Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Muh. Basir, SE., MP yang di dampingi Kepala dan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi mengikuti video conference tata cara recofusing dan realokasi anggaran APBD tahun 2020 bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Nasional di Aula Kantor Bupati Sigi.
Jumat (17/4/20).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, P.hd menerangkan bahwa recofusing dan realokasi anggaran ini diperuntukkan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan social safety net. Beliau berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membantu pertumbuhan dunia usaha agar tetap hidup akibat dampak pandemi covid-19. Dari total recofusing dan realokasi anggaran hingga saat ini berjumlah 50,6 Triliun, dari total tersebut di rinci untuk penanganan covid-19 sebagai berikut :
1. Penanganan kesehatan 24,10 Triliun
2. Penanganan dampak ekonomi 7,13 Triliun
3. Social Safety net/jaring pengamanan sosial 25,34 Triliun.
Selain itu Menteri Keuangan menjelaskan mengenai teknis recofusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan keadaan keuangan Negara dampak pandemi covid-19.
Kemudian Ketua gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Nasional berharap kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memanfaatkan instrumen pusat yang ada di daerah, seperti TNI dan POLRI untuk bekerjasama dalam penanganan covid-19. Beliau juga menyampaikan bahwa hanya ada satu gugus tugas di daerah yang terhubung langsung ke gugus tugas penanganan covid-19 Pemerintah Pusat.

Video conference ini juga diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Kab/Kota Se-Indonesia.

Published in BKAD Sigi

Kamis, 9 April 2020, Sekertaris Daerah Kabupaten Sigi, Muh. Basir,SE.,MP didampingi Pimpinan OPD terkait Mengikuti Video Conference bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Sejumlah Menteri lainya dan diikuti seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membahas, Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah dalam rangka Pencegahan Penyebaran & Percepatan Penanganan Covid 19.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah harus memiliki kesamaan persepsi tentang kesiapan jaringan pengamanan sosial, dalam Mengimplementasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah dalam rangka Pencegahan Penyebaran & Percepatan Penanganan Covid 19. Karena dengan diberlakukannya PSBB, akan banyak timbul permasalahan ekonomi dan sosial dimasyarakat, olehnya Pimpinan Daerah harus mengelola APBD dengan baik melalui Realokasi dan refocusing anggaran akibat adanya penurunan ekonomi yang sangat besar dan sesuai instruksi Presiden saat ini anggaran, baik pusat maupun daerah akan digunakan untuk membiayai Tiga hal :
1. Meningkatkan kapasitas kesehatan
2. Penanganan dampak ekonomi yang terjadi dimasyarakat
3. Social safety net/penyediaan jaringan pengamanan sosial.
Beliau mengaharapkan dari perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 ini agar Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dunia usaha untuk tetap berjalan, terutama UMKM Masyarakat untuk dapat menjaga pertumbuhan perekonomian di masyarakat.

Published in BKAD Sigi

SIGI- Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Muh. Basir, SE., MP yang di dampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi mengikuti video conference bersama Menteri Dalam Negeri mengenai realokasi dan Recofusing anggaran dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 di Aula Kantor Bupati Sigi. Rabu, (8/4/20).

Menteri Dalam Negeri dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah dihadapkan kepada dua kondisi sulit yaitu permasalahan kesehatan dan ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2020 tentang recofusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19 Beliau menyampaikan bahwa Realokasi dan refocusing anggaran diutamakan peruntukannya yaitu:
1. Meningkatkan kapasitas kesehatan
2. Penanganan dampak ekonomi
3. Social safety net/penyediaan jaring pengamanan sosial.
Beliau mengaharapkan dari perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 ini agar Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dunia usaha untuk tetap berjalan, terutama UMKM Masyarakat untuk dapat menjaga pertumbuhan perekonomian di masyarakat.

Selain itu, Ketua KPK RI, Ketua BPK RI, Kepala BPKP dan LKPP juga memberikan arahan terkait aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan realokasi dan recofusing anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan Covid-19 seperti mengenai penyediaan barang dan jasa, review pengadaan barang dan jasa, Pemeriksaan Keuangan agar sesuai dengan aturan serta tidak melanggar ketentuan dengan memperhatikan aturan-aturan berkenaan kegiatan dan aturan yang dikeluarkan saat pandemi covid-19 ini.
Hingga saat ini Pemerintah Daerah yang telah merealokasi dan recofusing anggarannya berjumlah 459 dari 542 Pemerintah Daerah.

Video conference ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota yang di dampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur Daerah Seluruh Indonesia.

Published in BKAD Sigi