Displaying items by tag: sigi

PALU- Bupati Sigi didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi tahun anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah, Senin (22/3/2021). Laporan diserahkan langsung oleh Bupati Sigi, Mohamad Irwan kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Slamet Riyadi, di aula pertemuan kantor BPK di Palu. Penyerahan laporan keuangan merupakan mandat undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya akan diperiksa boleh BPK dalam rangka pemberian pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pada kesempatan itu Kepala BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Sulawesi Tengah tahun 2020 kepada Bupati Sigi.

Pada kesempatan acara yang dilaksanakan secara terbatas tersebut, Bupati Sigi menyampaikan bahwa sebagai pemerintah bertanggungjawab agar seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk itu, beliau menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK atas dukungan yang diberikan melalui perbaikan dan koreksi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pertangungjawaban jalannya pemerintahan.

Sementara itu, Kepala BPK, Slamet Riyadi, pada kesempatan yang sama menyampaikan harapan agar Pemda Kabupaten Sigi senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.(sumber red.Humas Kab.Sigi)

Published in BKAD Sigi

SIGI- Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan Semester II atas Penanganan Covid-19 Tahun 2020,
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan secara virtual. Penyerahan ini dihadiri oleh Bupati Sigi Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si bersama Ketua DPRD Kabupaten Sigi Moh. Rizal, Intjenae, S.Sos., M.Si, didamping Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Muh. Basir, SE., MP, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi, Hajar Modjo, SE., MM, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, Roland Franklin, S.STP., M.Si, dan Direktur Rumah Sakit Torabelo Kabupaten Sigi dr. Graf Richard Fracher. Kamis, (7/1).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Sigi ini, diawali dengan Penandatanganan berita acara dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja oleh Plt. Kepala BPK Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Lion Simbolon, MM, kepada Bupati Sigi dan Ketua DPRD Kabupaten Sigi yang diikuti penyerahan kepada Kepala Daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPK Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan, bahwa Dasar pemeriksaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 5 undang-undang 15 tahun 2006 tentang BPK, laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang antara lain terdiri atas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK RI yang meliputi prosedur, yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.(sumber red.Humas Kab.Sigi)

Published in BKAD Sigi

bkad.sigikab.goi.id Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Moh. Rizal Intjenae, didampingi Wakil ketua I Rahmat Saleh, Wakil ketua II Torki Ibrahim Turra, dan dihadiri Pjs. Bupati Sigi Sisliandy, 22 anggota DPRD dan para pimpinan OPD, Senin (30/11/20)
Pjs bupati sigi dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Daerah sangat memahami sepenuhnya bahwa pembahasan APBD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Dewan yang terhormat, pada prinsipnya merupakan salah satu wujud tanggungjawab kita bersama dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi sangat memahami sepenuhnya bahwa selama berlangsungnya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini yang dilakukan secara maraton, siang dan malam oleh segenap anggota Dewan yang terhormat terutama Pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh OPD, sering kali terjadi perbedaan pendapat dan pandangan, akan tetapi hal ini dapat terselesaikan dengan baik berkat terbangunnya kesepahaman yang dilandasi oleh keinginan kita bersama untuk membangun Kabupaten Sigi yang lebih maju dan kompetitif di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Published in BKAD Sigi

SIGI - Senin 16 November 2020,Pjs. Bupati Sigi Sisliandy mengikuti Rapat Paripurna Penjelasan Bupati Sigi Dan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sigi.

Pada Pidato Pengantar Nota Keuangan Atas Ranperda Tentang APBD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021, Pjs. Bupati mengatakan bahwa Tahun 2021 merupakan Tahun Kelima atau tahun terakhir perwujudan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021, dan juga merupakan tahun peralihan pucuk Pimpinan Daerah yang lama Periode 2016-2021 dan tahun pertama Pimpinan Daerah yang terpilih berdasarkan hasil PEMILUKADA yang akan dilangsungkan pada Tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. APBD Tahun Anggaran 2021 diharapkan menjadi landasan untuk pencapaian RPJMD. APBD harus dapat diimplementasikan dengan baik sesuai rencana dan target yang kita harapkan agar tujuan pembangunan jangka pendek dapat tercapai dan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Tahun 2021.

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.175.666.033.401,- Postur Rancangan Pendapatan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.50.616.649.401,- yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah,Hasil Retribusi Daerah,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2) Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.097.060.474.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) komponen yaitu : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.27.988.910.000,-

Sementara itu, Rencana Belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.287.913.426.281,- Postur rencana belanja daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Belanja Operasi, sebesar Rp.871.665.478.032,- terdiri dari belanja pegawai,belanja barang dan jasa,belanja hibah,serta belanja bantuan sosial. (2) Belanja Modal sebesar Rp.200.400.196.749,- terdiri dari belanja modal tanah,belanja modal peralatan dan mesin,belanja modal gedung dan bangunan,belanja modal jalan,jaringan dan irigasi,serta belanja modal aset tetap lainnya. (3) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.3.800.000.000,- (4) Belanja Transfer sebesar Rp.212.047.751.500,- terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka Postur RAPBD Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut : (1) Pendapatan Daerah, Anggaran sebesar Rp.1.175.666.033.401,- (2) Belanja Daerah, Anggaran sebesar Rp.1.287.913.426.281,- (3) Pembiayaan Daerah, Jumlah penerimaan pembiayaan Rp.114.547.392.880,- Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp.2.300.000.000,- Pembiayaan netto Rp.112.247.392.880,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan NIHIL

Pjs. Bupati berharap Pembahasan RANPERDA Tentang APBD TA. 2021 beserta Nota Keuangannya dapat berjalan dengan lancar dan dilandasi dengan semangat kebersamaan agar dapat terwujud pembangunan di Kabupaten Sigi yang merata dan berkualitas. Beliau juga mengajak seluruh Anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama melakukan optimalisasi anggaran pada setiap OPD dengan sebaik-baiknya. Ia juga berharap kepada Anggota Dewan yang terhormat dan Inspektorat Kabupaten Sigi untuk terus mengamati, mengawasi penggunaan anggaran dengan lebih cermat,tepat,dan benar.

Hadir juga pada rapat paripurna tersebut yaitu Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sigi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, para Pimpinan OPD, Sekretaris Dewan, dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Tenaga Ahli dan Staf Ahli DPRD Kabupaten Sigi.

Published in BKAD Sigi

Kamis, 12/11/2020 bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Pjs Bupati Sigi Sisliandi, S.STP, M.Si menghadiri acara penyerahan Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP 5 (lima) kali berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Kali ini Kabupaten Sigi kembali meraih predikat opini ,WTP ke-3 kalinya. Hal ini merupakan bukti nyata , atas pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas atas kerjasama seluruh kepala OPD beserta jajarannya, sehingga patut mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Hal yang patut dibanggakan untuk pertama kalinya pada tahun 2019 seluruh Kabupaten, Kota dan Provinsi secara keseluruhan mendapatkan opini WTP.

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, dalam sambutannya berharap agar semua pihak dalam Hal ini kepala daerah serta para pipmpinan OPD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk membangun sinergi yang kuat dalam mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara profesional, akuntabel dan transparan Sinergi yang selama ini telah terbangun dengan seluruh pemangku kepentingan harus terus dijaga dan ditingkatkan.
Dalam penghargaan tersebut Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una Una mendapatkan Plakat Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP 5x (lima kali) berturut-turut. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, dan diharapkan ini menjadi acuan kepada kabupaten lain agar mempertahankan Opini WTP nya.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se- Sulawesi Tengah, Forkopimda Provinsi Sulteng dan Pimpinan OPD terkait se- Sulawesi Tengah.

Published in BKAD Sigi

bkad.sigikab.go.id,Pemerintah Kabupaten Sigi Melalui BKAD Kab.Sigi menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis Tata Cara Penginputan SIPD ( Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di Lingkungan OPD Kab.sigi. Selasa,3 november Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sigi saat sudah mulai memberlakukan penerapan aplikasi SIPD Kemendagri tersebut untuk seluruh OPD yang ada disigi terkait perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2021,maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi tata cara pengimputan di aplikasi SIPD.

Acara berlangsung selama 3 hari yang diikuti oleh seluruh Kasub. Perencanaan dan Operator SIPD OPD Kab.Sigi,Kegiatan itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan gambaran Tentang Penginputan program dan sub kegiatan kedalam aplikasi system informasi Pemerintahan Daerah.
Selain itu juga untuk menyusun RKA/DPA melalui SIPD.

Published in BKAD Sigi

     Sigi, Rabu, 10 juni 2020. Bupati Sigi didampingi Ketua DPR Kabupaten Sigi, Sekertaris Daerah Kabupaten Sigi serta Kepala Badan Keuangan dan Sekertaris Badan Keuangan Kabupaten Sigi melakukan Video Confrens dengan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah.

      Dalam video confrens tersebut Kepala Perwakilan BPK RI mengapresiasi kerja pemerintah daerah kabupaten sigi yang kembali meraih 3 kali berturut-turut WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pesan beliau untuk terus mempertahankan kinerja yang baik ini. 

     Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi tahun 2019 kepada Bupati Sigi, Mohamad Irwan, bersama Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Moh. Rizal Injenae yang dilaksanakan melalui video conference di ruang rapat Bupati Sigi. Rabu, (10/6/20).

     Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi tahun 2019 menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP berhasil dipertahankan oleh Kabupaten Sigi 3 kali berturut-turut dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini menjadi suatu keberhasilan dan kebanggaan bagi suatu Daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel.
Dalam penyampaian Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, beliau menyampaikan ucapan selamat kepada Kabupaten Sigi yang telah meraih prestasi opini WTP 3x berturut-turut. Beliau juga menyampaikan semoga prestasi ini semakin memberikan motivasi kepada Pemerintah Kabupaten Sigi untuk terus memperbaiki dan mempertahankan prestasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

      Bupati Sigi mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terkait yang telah bekerja keras dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik sehingga dapat mempertahankan opini WTP untuk yang ketiga kalinya. Beliau berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sigi yang transparan dan akuntabel.(sumber humas kab.sigi)

 

Published in BKAD Sigi

SIGI- Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Muh. Basir, SE., MP yang di dampingi Kepala dan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi mengikuti video conference tata cara recofusing dan realokasi anggaran APBD tahun 2020 bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Nasional di Aula Kantor Bupati Sigi.
Jumat (17/4/20).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, P.hd menerangkan bahwa recofusing dan realokasi anggaran ini diperuntukkan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan social safety net. Beliau berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membantu pertumbuhan dunia usaha agar tetap hidup akibat dampak pandemi covid-19. Dari total recofusing dan realokasi anggaran hingga saat ini berjumlah 50,6 Triliun, dari total tersebut di rinci untuk penanganan covid-19 sebagai berikut :
1. Penanganan kesehatan 24,10 Triliun
2. Penanganan dampak ekonomi 7,13 Triliun
3. Social Safety net/jaring pengamanan sosial 25,34 Triliun.
Selain itu Menteri Keuangan menjelaskan mengenai teknis recofusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan keadaan keuangan Negara dampak pandemi covid-19.
Kemudian Ketua gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Nasional berharap kepada seluruh Kepala Daerah untuk dapat memanfaatkan instrumen pusat yang ada di daerah, seperti TNI dan POLRI untuk bekerjasama dalam penanganan covid-19. Beliau juga menyampaikan bahwa hanya ada satu gugus tugas di daerah yang terhubung langsung ke gugus tugas penanganan covid-19 Pemerintah Pusat.

Video conference ini juga diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Kab/Kota Se-Indonesia.

Published in BKAD Sigi

Kamis, 9 April 2020, Sekertaris Daerah Kabupaten Sigi, Muh. Basir,SE.,MP didampingi Pimpinan OPD terkait Mengikuti Video Conference bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Sejumlah Menteri lainya dan diikuti seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membahas, Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah dalam rangka Pencegahan Penyebaran & Percepatan Penanganan Covid 19.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah harus memiliki kesamaan persepsi tentang kesiapan jaringan pengamanan sosial, dalam Mengimplementasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah dalam rangka Pencegahan Penyebaran & Percepatan Penanganan Covid 19. Karena dengan diberlakukannya PSBB, akan banyak timbul permasalahan ekonomi dan sosial dimasyarakat, olehnya Pimpinan Daerah harus mengelola APBD dengan baik melalui Realokasi dan refocusing anggaran akibat adanya penurunan ekonomi yang sangat besar dan sesuai instruksi Presiden saat ini anggaran, baik pusat maupun daerah akan digunakan untuk membiayai Tiga hal :
1. Meningkatkan kapasitas kesehatan
2. Penanganan dampak ekonomi yang terjadi dimasyarakat
3. Social safety net/penyediaan jaringan pengamanan sosial.
Beliau mengaharapkan dari perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 ini agar Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dunia usaha untuk tetap berjalan, terutama UMKM Masyarakat untuk dapat menjaga pertumbuhan perekonomian di masyarakat.

Published in BKAD Sigi

SIGI- Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Muh. Basir, SE., MP yang di dampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi mengikuti video conference bersama Menteri Dalam Negeri mengenai realokasi dan Recofusing anggaran dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 di Aula Kantor Bupati Sigi. Rabu, (8/4/20).

Menteri Dalam Negeri dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah dihadapkan kepada dua kondisi sulit yaitu permasalahan kesehatan dan ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2020 tentang recofusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19 Beliau menyampaikan bahwa Realokasi dan refocusing anggaran diutamakan peruntukannya yaitu:
1. Meningkatkan kapasitas kesehatan
2. Penanganan dampak ekonomi
3. Social safety net/penyediaan jaring pengamanan sosial.
Beliau mengaharapkan dari perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 ini agar Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dunia usaha untuk tetap berjalan, terutama UMKM Masyarakat untuk dapat menjaga pertumbuhan perekonomian di masyarakat.

Selain itu, Ketua KPK RI, Ketua BPK RI, Kepala BPKP dan LKPP juga memberikan arahan terkait aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan realokasi dan recofusing anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan Covid-19 seperti mengenai penyediaan barang dan jasa, review pengadaan barang dan jasa, Pemeriksaan Keuangan agar sesuai dengan aturan serta tidak melanggar ketentuan dengan memperhatikan aturan-aturan berkenaan kegiatan dan aturan yang dikeluarkan saat pandemi covid-19 ini.
Hingga saat ini Pemerintah Daerah yang telah merealokasi dan recofusing anggarannya berjumlah 459 dari 542 Pemerintah Daerah.

Video conference ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota yang di dampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur Daerah Seluruh Indonesia.

Published in BKAD Sigi
Page 1 of 2