Displaying items by tag: video conference

SIGI - Bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi,Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Muh. Basir, SE., MP, didampingi Kepala BKAD Kabupaten Sigi Hajar Modjo ,SE., MM, dan Sekertaris BKAD mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan APBD Tahun 2020 melalui video converence bersama dengan Sekjen Kemendagri, Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan, Deputi PPKD BPKP, serta para Pimpinan Daerah Baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota se - Indonesia.Selasa (15/12/2020)

Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan terutama kepada Daerah - daerah yaitu Kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diharapkan dengan sisa waktu yang 10 hari lagi agar segera melakukan penyerapan APBD Tahun 2020, Pemerintah Daerah diminta agar konsisten melakukan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi nasional sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah serta memastikan keterpaduan program dan kegiatan penanganan Covid-19 pada level pemerintahan kedepan yang kita sebut kemendesa dan kelurahan, Pemerintah Daerah juga diharapkan agar tetap memfokuskan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Tahun 2021 serta tetap bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan stacholder lainnya. (sumber red.Humas Kab.Sigi)

Published in BKAD Sigi

SIGI- Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Muh. Basir, SE., MP yang di dampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi mengikuti video conference bersama Menteri Dalam Negeri mengenai realokasi dan Recofusing anggaran dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 di Aula Kantor Bupati Sigi. Rabu, (8/4/20).

Menteri Dalam Negeri dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah dihadapkan kepada dua kondisi sulit yaitu permasalahan kesehatan dan ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2020 tentang recofusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19 Beliau menyampaikan bahwa Realokasi dan refocusing anggaran diutamakan peruntukannya yaitu:
1. Meningkatkan kapasitas kesehatan
2. Penanganan dampak ekonomi
3. Social safety net/penyediaan jaring pengamanan sosial.
Beliau mengaharapkan dari perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 ini agar Pemerintah Daerah dapat memperhatikan dunia usaha untuk tetap berjalan, terutama UMKM Masyarakat untuk dapat menjaga pertumbuhan perekonomian di masyarakat.

Selain itu, Ketua KPK RI, Ketua BPK RI, Kepala BPKP dan LKPP juga memberikan arahan terkait aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan realokasi dan recofusing anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan Covid-19 seperti mengenai penyediaan barang dan jasa, review pengadaan barang dan jasa, Pemeriksaan Keuangan agar sesuai dengan aturan serta tidak melanggar ketentuan dengan memperhatikan aturan-aturan berkenaan kegiatan dan aturan yang dikeluarkan saat pandemi covid-19 ini.
Hingga saat ini Pemerintah Daerah yang telah merealokasi dan recofusing anggarannya berjumlah 459 dari 542 Pemerintah Daerah.

Video conference ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota yang di dampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektur Daerah Seluruh Indonesia.

Published in BKAD Sigi