Peraturan Lainnya

  1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.7/2020 Tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019(Covid-19)
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/4189/Keuda Hal Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  4. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/5663/SJ Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/5082/OTDA Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri
  7. Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
  8. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 6/PK/2020 Tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020
  9. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor SE-33/MK.07/2020 Nomor 440/4918/SJ Tentang Percepatan Penyaluran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Untuk Penangana
  10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.02/2020 Tentang Biaya Paket Data Dan Telekomunikasi Tahun Anggaran 2020
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Vi
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
  13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020
  14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KM.7/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020
  15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KM.7/2020 Tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020
  16. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-282/PK/2020 Hal Percepatan Pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Didanai Melalui Cadangan DAK Fisik
  17. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-281/PK/2020 Hal Penyampaian Rincian Alokasi BOK Tambahan TA 2020 Dan Pelaksanaannya
  18. Surat Edaran Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Anggota DPRD Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksana
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Dilinngkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  20. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 119/3039/SJ Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuai
  21. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/2931/SJ Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
  22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
  23. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 918/204/BPKAD Hal Pemberitahuan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2020
  24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengama
  25. Keputusan Bupati Sigi Nomor 440 - 159 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati 440 - 140 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sigi
  26. Kumpulan Peraturan Dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  27. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
  28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah
  29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2688/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Bagi Tenaga Kerja Indonesia
  30. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-30/IJ/2020 Tentang Panduan Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
  31. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Inspektorat Jenderal Nomor S-57/IJ/2020 Hal Sharing Pengetahuan Terkait Panduan Pengawasan Inspektorat Jenderal Atas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Kondisi Darurat Corona Virus Disease
  32. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 353/KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 Perihal Cut Off Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020
  33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  34. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-126/PK/2020 Tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA 2020
  35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah
  36. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/215/2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020
  37. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-2/AG/2020 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2020
  38. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 905/2622/SJ Hal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020
  39. Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 Hal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020
  40. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan,Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  41. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan DanAtau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020
  42. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan/Atau Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19)